" 
MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Provinsi Sulbar, Sabtu (2/5/2026).
Usai upacara, Gubernur Suhardi Duka mengungkapkan bahwa tingginya angka putus sekolah di Sulbar masih menjadi persoalan serius. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kemiskinan hingga masalah sosial seperti kenakalan remaja.
“Masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Faktornya beragam, ada karena kemiskinan, ada juga karena kenakalan,” ujarnya.
Ia menyebut, Pemerintah Provinsi Sulbar menargetkan sekitar 550 anak dapat kembali mengenyam pendidikan pada 2026. Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan dinas pendidikan serta pemerintah kabupaten se-Sulbar.
“Ini langkah awal. Selanjutnya, kita akan menyisir hingga sekitar seribu anak untuk dikembalikan ke sekolah,” katanya.
Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Sulbar menyiapkan sejumlah bantuan, termasuk pembiayaan pendidikan dan perlengkapan sekolah. Upaya ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus mencegah anak kembali bekerja di usia dini.
“Kita siapkan biaya pendidikan dan perlengkapan, agar mereka tidak terbebani kondisi ekonomi orang tua dan tidak lagi menjadi tenaga kerja,” tegasnya.
Gubernur Suhardi Duka juga menekankan bahwa praktik mempekerjakan anak di bawah umur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, meski kerap terjadi akibat tekanan ekonomi. Ia menilai pengembalian anak ke bangku sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah sekaligus bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
“Ini tanggung jawab pemerintah. Jika tidak dilakukan, berarti kita mengabaikan hak asasi manusia di bidang pendidikan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, upacara Hardiknas turut dihadiri Haris Iskandar, Widya Prada Ahli Utama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, sebagai perwakilan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, serta Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
Pemprov Sulbar menyatakan komitmen untuk menuntaskan persoalan anak putus sekolah secara bertahap dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. (Rls)
