" 
MAMUJU – Dalam upaya memperkuat sistem tata kelola kepegawaian berbasis merit, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD Penilaian Kompetensi menggelar kegiatan penilaian kompetensi (assessment) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (08/04/2026).
Kegiatan ini merupakan langkah strategis tahunan BKPSDM untuk melakukan pemetaan talenta (talent mapping) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fokus utama dari penilaian ini adalah mengidentifikasi dan mengukur kesenjangan kompetensi (competency gap) antara standar jabatan yang dipersyaratkan dengan profil aktual yang dimiliki oleh setiap pegawai.
Upaya ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yang menekankan pentingnya penerapan sistem merit sebagai fondasi utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.
Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menegaskan bahwa penilaian kompetensi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan fondasi dalam menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat (right man on the right place).
“Kita ingin memastikan bahwa setiap ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, termasuk di Biro Hukum, memiliki kapasitas yang relevan dengan tuntutan tugasnya. Melalui talent mapping ini, kita dapat menyusun strategi pengembangan karier yang lebih akurat dan objektif demi mendukung visi pembangunan daerah,” ujar Herdin Ismail.
Senada dengan hal tersebut, Kepala UPTD Penilaian Kompetensi, Dikry Pranaharsyah, menjelaskan bahwa hasil dari assessment ini akan menjadi rapor profesional bagi para pegawai untuk melihat aspek mana yang perlu ditingkatkan.
“Fokus kami adalah melihat sejauh mana competency gap yang ada. Dengan data yang akurat dari hasil penilaian ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat memberikan intervensi pelatihan atau pengembangan yang lebih spesifik. Kami ingin setiap individu di Biro Hukum memiliki profil kompetensi yang selaras dengan standar jabatan mereka, sehingga pelayanan hukum di Sulawesi Barat semakin prima,” pungkas Dikry.
Kegiatan yang berlangsung khidmat ini diharapkan dapat melahirkan basis data talenta yang kuat, yang nantinya akan menjadi acuan dalam pengisian jabatan maupun penyusunan program diklat di masa mendatang. (Rls)
