" 
MAMUJU — Langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam mempercepat digitalisasi data Perlindungan Sosial (Perlinsos) menunjukkan hasil positif. Berdasarkan pembaruan data dari dashboardPortal Perlinsos, Sulbar kini berhasil menduduki peringkat ke-6 nasional dalam capaian pendaftaran digital warga kurang mampu.
Kepala Dinas Komunkasi Persandian dan Statistik (KominfoSS) Sulbar Muhammad Ridwan Djafar mengemukakan, akselerasi pendataan secara digital ini merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Gubernur Sulbar,Suhardi Duka, untuk memastikan intervensi program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran serta terintegrasi secara transparan.
Langkah ini menegaskan komitmen daerah agar intervensi penanganan kemiskinan dan penyaluran perlindungan sosial dapat terintegrasi secara transparan serta benar-benar tepat sasaran.
Komitmen tersebut diperkuat melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Gubernur Sulbar Nomor 43 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Digitalisasi Perlinsos. SE yang ditujukan kepada para bupati serta seluruh kepala desa dan lurah se-Sulbar ini menekankan percepatan integrasi data kependudukan digital.
Dalam edaran tersebut, Gubernur menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK di lingkungan Pemprov maupun Pemerintah Kabupaten untuk bertindak aktif sebagai Agen Perlinsos. Para ASN diwajibkan mengantongi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta membantu pendataan dan verifikasi warga kurang mampu di lingkungan sekitarnya.
“Hingga saat ini, tercatat sebanyak 73.230 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 16,10 persen dari total 454.859 KK di Sulawesi Barat telah terdata secara digital online pada portal tersebut. Capaian angka 16,1 persen ini menempatkan Sulbar di atas rata-rata nasional yang berada di angka 11,7 persen,” terang Ridwan, Kamis 22 Oktober 2026.
Jika ditelisik berdasarkan sebaran wilayah kabupaten di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar mencatatkan cakupan tertinggi yakni sebesar 31,6 persen. Peringkat berikutnya disusul oleh Kabupaten Majene sebesar 19,9 persen, Kabupaten Mamasa 7,9 persen, Kabupaten Mamuju 5,8 persen, Kabupaten Mamuju Tengah 4,9 persen, serta Kabupaten Pasangkayu sebesar 3,1 persen.
Meski telah masuk jajaran enam besar tingkat nasional, Pemprov Sulbar terus memacu target yang telah diproyeksikan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Pemprov menargetkan pendataan digital dapat menjangkau minimal 50 persen dari total populasi KK di Sulbar, atau sekitar 227.430 KK.
Untuk memenuhi target ideal tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulbar bersama instansi terkait masih harus mengejar pendataan sekitar 154.200 KK lagi hingga batas waktu Desember 2026 mendatang. Pemprov optimistis penguatan koordinasi antar-wilayah akan mampu menggenjot sisa target data tepat waktu. (Rls)
