" 
Mamuju, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar rapat Penilaian Interview Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital (PEMDI) Tahun 2026 secara virtual, Kamis, 1 Oktober 2026. Dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana via zoom. Tujuannya melakukan verifikasi, klarifikasi, serta menetapkan hasil penilaian mandiri dan dokumen pendukung yang telah diunggah untuk evaluasi pemerintahan digital nasional.
Junda Maulana menegaskan, Pemprov Sulbar memandang evaluasi ini bukan semata penilaian, tetapi upaya memastikan transformasi digital berjalan terarah, terpadu, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tentu Pemprov Sulbar memandang evaluasi ini bukan semata-mata sebagai proses penilaian, tetapi yang terpenting adalah upaya untuk memastikan transformasi digital pemerintahan di Sulbar itu berjalan secara terarah, terpadu, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Junda.
Junda hadir selaku Ketua Tim Koordinasi Pemerintahan Digital bersama para Asisten Setda dan enam Kepala OPD pengampu pilar transformasi digital: Dinas Kominfo dan Persandian, Biro Organisasi, Bapperida, BPKAD, BKPSDM, dan Inspektorat.
“Ini lengkap dengan tim, dengan maksud bahwa kami benar-benar serius ya untuk bagaimana pemerintahan di Pemprov Sulbar ini sudah menerapkan sistem digital,” tegasnya.
Ia menjelaskan komitmen transformasi digital dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan komprehensif sebagai upaya menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan proses bisnis, kualitas SDM, pengelolaan data, keamanan dan infrastruktur, serta kualitas layanan digital kepada masyarakat.
Sekda mengungkapkan, 2026 merupakan fase awal penerapan Pemerintahan Digital dengan 20 indikator, setelah sebelumnya bernama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan 47 indikator. Meski indikator berkurang, tingkat penerapan dan pembuktian justru semakin berat dan menantang.
Capaian indeks SPBE Pemprov Sulbar terakhir sebesar 3,70 dengan predikat Sangat Baik menjadi modal kuat untuk melangkah ke fase PEMDI.
“Perlu diketahui, tahun 2026 ini merupakan fase awal penerapan pemerintahan digital dengan 20 indikator, setelah sebelumnya bernama SPBE dengan 47 indikator. Capaian indeks SPBE Pemprov Sulbar itu terakhir sebesar 3,70 dengan kategori Sangat Baik. Jumlah indikator Pemda berkurang, namun penerapan semakin berat dibandingkan dengan SPBE,” ungkapnya.
Dalam penyampaian posisi hasil evaluasi mandiri, terdapat 20 indikator objek penilaian dengan nilai penilaian mandiri berada pada angka 2 dan capaian sementara 1,71.
Pemprov Sulbar berharap beberapa indikator dapat direview kembali oleh asesor karena capaian penerapan dan bukti dukung telah sesuai ketentuan level maturitas pemerintahan digital sehingga nilainya bisa bertambah.
“Penyampaian posisi hasil evaluasi mandiri terdapat 20 indikator yang menjadi objek penilaian, dengan nilai penilaian mandiri berada pada angka 2 dan capaian sementara 1,71. Kami tentu berharap pada beberapa indikator dapat direview kembali oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para asesor,” harap Junda.
Pada momen interview ini, Pemprov Sulbar fokus melakukan konfirmasi data yang telah disajikan dan siap diverifikasi serta diskusi mendalam bersama tim asesor pusat.
Di akhir arahannya, Junda menegaskan evaluasi PEMDI menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya satu perangkat daerah, melainkan seluruh jajaran Pemprov Sulbar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital, modern, transparan, dan akuntabel. (Rls)
