" 
Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat bersama Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka evaluasi triwulan pelaksanaan SPBE di lingkungan BPBD Sulbar.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Pusdalops BPBD Sulbar pada Selasa (31/3/2026). Rapat dipimpin oleh Sekretaris BPBD Sulbar, Arnidah, didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Ulfian.
Evaluasi SPBE ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital di lingkungan BPBD Sulbar. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Dalam rapat tersebut, Tim SPBE dari DiskominfoSS Sulbar melakukan evaluasi terhadap implementasi SPBE yang telah berjalan di BPBD Sulbar, termasuk pengelolaan data, integrasi sistem informasi, serta kesiapan perangkat daerah dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.
Sekretaris BPBD Sulbar, Arnidah, menyampaikan bahwa BPBD Sulbar terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan sistem informasi dan data kebencanaan sebagai bagian penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Ulfian, menambahkan bahwa penguatan SPBE juga sangat mendukung sistem pemantauan dan pelaporan kebencanaan, termasuk dalam pengelolaan informasi di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops).
Secara terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menegaskan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Melalui evaluasi ini diharapkan implementasi SPBE di BPBD Sulbar dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)
