" 
Mamuju, –Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo SS) Provinsi Sulawesi Barat menata langkah di awal 2026 dengan menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) program triwulan pertama, di Kantor DiskominfoSS Sulbar, Senin 20 April 2026.
Rapat internal yang digelar Bidang Komunikasi dan Publikasi Media (KPM) ini menjadi ruang refleksi sekaligus pemetaan strategi menghadapi triwulan berikutnya. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan komunikasi publik yang semakin adaptif terhadap dinamika informasi.
Kepala Bidang KPM Kominfo SS Sulbar, Dian Afrianty, menegaskan, hasil evaluasi tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga pijakan dalam menyusun langkah konkret ke depan.
“Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari optimalisasi pemanfaatan SP4N-LAPOR, penguatan kerja sama , hingga pengelolaan konten di berbagai kanal informasi pemerintah,” ucap Dian
Selain itu, tim juga membahas pentingnya monitoring isu publik agar respons pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran. Di saat yang sama, pembenahan desain grafis dan penyusunan kalender konten dinilai krusial untuk menjaga konsistensi penyebaran informasi kepada masyarakat.
Tak hanya soal program, evaluasi juga menyentuh aspek internal. Keterbatasan sumber daya manusia, kedisiplinan personel, hingga efektivitas distribusi beban kerja menjadi perhatian serius yang harus segera dibenahi agar kinerja organisasi tetap optimal.
Penilaian terhadap kanal informasi milik masing-masing OPD turut menjadi bagian dari evaluasi, terutama sebagai indikator dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas komunikasi digital kini menjadi tolok ukur penting dalam tata kelola pemerintahan modern.
Kepala Dinas Kominfo SS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengapresiasi langkah evaluatif yang dilakukan jajaran KPM. Upaya penguatan layanan komunikasi ini, lanjutnya, menjadi bagian dari arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yang menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis komunikasi yang efektif dan transparan.
Untuk itu ia mengharapkan hasil monev triwulan pertama benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kinerja berikutnya.
“Bidang komunikasi publik memegang peran strategis dalam membangun citra pemerintah. Peran ini tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat terkait program prioritas, baik di tingkat daerah maupun pusat.” ujar Ridwan. (Rls)
