" 
MAMUJU, 27 Maret 2026 – Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat intensif guna menyusun Draft Naskah Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Pertemuan yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meetings pada hari ini, Jumat (27/3), menjadi langkah krusial dalam mempertegas komitmen daerah terhadap pencegahan korupsi dan transparansi publik.
Rapat koordinasi ini difokuskan pada sinkronisasi poin-poin krusial dalam draf kerja sama, yang mencakup penguatan pengawasan, perbaikan tata kelola aset daerah, hingga edukasi antikorupsi di lingkungan ASN maupun masyarakat luas. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan pusat untuk memastikan setiap regulasi di daerah sejalan dengan standar integritas nasional.
Dihubungi secara terpisah dari lokasi kegiatannya, Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menegaskan bahwa penyusunan naskah ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi bagi birokrasi yang bersih.
> “Penyusunan draft nota kesepakatan dengan KPK ini adalah manifestasi nyata dari ikhtiar kita untuk membangun sistem pemerintahan yang akuntabel. Kami di Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat memastikan bahwa setiap klausul yang disusun mampu menjadi instrumen efektif dalam menutup celah gratifikasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Murdanil.
>
Langkah strategis ini sejalan dengan visi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang senantiasa menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang sehat. Gubernur Suhardi Duka dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kolaborasi dengan KPK adalah prioritas utama dalam masa kepemimpinannya di tahun 2026 ini, guna memastikan seluruh program pembangunan di Sulawesi Barat berjalan tepat sasaran tanpa hambatan integritas.
Melalui nota kesepakatan yang tengah dimatangkan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih disiplin dan transparan. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga diharapkan terus meningkat demi terwujudnya Sulawesi Barat yang lebih maju dan berintegritas. (Rls)
