" 
Polman, 9 September 2026 — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, Irfan Pahri Putra, secara tegas menyoroti krisis berulang yang melanda seluruh wilayah polewali mandar Sulbar, mulai dari kelangkaan BBM, seringnya pemadaman listrik, hingga sulit didapat dan mahalnya harga LPG subsidi di tingkat masyarakat.
“Saya menerima banyak keluhan dari berbagai pelosok polman Sulbar — antrean BBM mengular berjam-jam, warga berdesak-desakan bahkan pulang dengan tangan kosong. Listrik sering padam. Sementara itu, LPG subsidi semakin langka di pengecer, dan jika ada, harganya melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, ini langsung menggerogoti ekonomi rumah tangga, melumpuhkan pelaku UMKM, dan membebani warga berpenghasilan rendah,” ujar Irfan Pahri Putra di polman, Rabu (9/9).
Ia menegaskan, masalah ini sudah berlangsung terlalu lama dan belum ada solusi yang tuntas. Di daerah-daerah terisolir dan terpencil, kondisinya jauh lebih berat — akses jalan yang sulit membuat pasokan semakin lambat, sehingga harga BBM dan LPG di tingkat warga melambung tidak wajar, sementara listrik nyaris tidak bisa diandalkan untuk aktivitas sehari-hari.
Langkah Konkret yang Segera Didorong:
1. Perbaikan Distribusi & Transparansi BBM — Meminta Pertamina dan BPH Migas segera membuka data riil stok dan memperbaiki pola penyaluran, terutama ke wilayah terjauh dan terisolir. Memperbanyak titik penyaluran serta memastikan pasokan cukup setiap hari agar antrean dapat diatasi.
2. Penjaminan Ketersediaan LPG Subsidi & Pengendalian Harga — Mendesak instansi terkait memastikan kuota LPG subsidi tersalurkan sepenuhnya hingga ke tingkat pengecer dan konsumen akhir. Melarang keras penimbunan dan permainan harga; setiap pengecer yang menjual di atas harga ketetapan harus ditindak tegas.
3. Pengawasan Tegas di Lapangan — Membentuk tim pantau gabungan DPRD bersama instansi terkait untuk memeriksa langsung SPBU, pangkalan LPG, dan gudang penyimpanan. Siapa pun yang menimbun, memainkan harga, atau menahan pasokan harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.
4. Stabilisasi Pasokan Listrik — Mendesak PLN dan Pemerintah Provinsi menyusun rencana darurat perbaikan jaringan yang rawan gangguan, serta mempercepat penambahan kapasitas pembangkit di wilayah yang sering padam.
5. Cadangan Lokal & Solusi Jangka Panjang — Mengusulkan pembangunan fasilitas penyimpanan bahan bakar dan LPG di wilayah Sulbar agar tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar yang sering terlambat dan terganggu.
“BBM, LPG subsidi, dan listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Negara wajib menjamin ketersediaannya dengan harga yang terjangkau. Kita tidak bisa hanya diam menunggu keadaan membaik. Rakyat butuh aksi nyata, bukan janji kosong,” tegas Irfan Pahri Putra.
Ia berjanji akan terus memantau setiap perkembangan secara langsung. Jika dalam waktu singkat belum ada perubahan yang berarti, DPRD tidak akan segan-segan mendesak sanksi tegas bagi pihak yang lalai dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Jangan biarkan Masyarakat Polman Sulbar menderita hanya karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi,” tutupnya.
