" 
POLEWALI MANDAR – Berbagai persoalan masyarakat Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mengalir langsung ke meja Bupati Samsul Mahmud. Bukan melalui forum resmi pemerintahan, melainkan lewat secangkir kopi di sebuah warung kopi di Desa Bonde, Kamis (05/11/26).
Pemerintah Kecamatan Campalagian menggelar kegiatan coffee morning bersama Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, sebagai upaya membangun komunikasi sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
Suasana santai mewarnai pertemuan tersebut. Namun, obrolan yang berlangsung bukan sekadar perbincangan ringan. Sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat dibahas secara langsung, mulai dari ketertiban dan keamanan pasar, persoalan sosial, pendidikan, hingga kebersihan lingkungan.
Kegiatan ini turut dihadiri Kapolsek Campalagian, Lurah Pappang, Kepala Desa Bonde, Tim Satgas Pasar, sejumlah tokoh masyarakat, serta kalangan pemuda.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah kondisi Pasar Campalagian. Sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, pasar tersebut dinilai membutuhkan pembenahan berkelanjutan, terutama menyangkut ketertiban, keamanan, dan kebersihan.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan dukungan sarana kebersihan untuk wilayah Campalagian berupa satu unit mobil dump truck dan kontainer.
Tak hanya itu, Bupati Samsul Mahmud juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp1 miliar untuk Kecamatan Campalagian pada tahun 2027 mendatang.
Bupati mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kecamatan Campalagian yang membuka ruang dialog secara langsung dengan masyarakat. Menurutnya, komunikasi seperti ini penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan sekaligus mencari solusi bersama.
Melalui forum sederhana di warung kopi tersebut, pemerintah dan masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus terikat suasana formal birokrasi.
Bupati juga berharap kegiatan coffee morning dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga setiap persoalan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebatas diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret.
Sebab, pembangunan daerah bukan hanya tentang program dan anggaran, tetapi juga bagaimana pemerintah mendengar, memahami, dan merespons kebutuhan masyarakat secara langsung.
