" 
Mamuju — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memastikan Sekolah Rakyat Terintegrasi yang berada di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagian besar sudah dalam proses penyelesaian pembangunan dan dapat melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Hal tersebut disampaikan setelah melakukan kunjungan langsung, Senin 31 Agustus 2026.
Didampingi Anna Puspasari, Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan APSA dan ODIF Kementerian Sosial dari perwakilan Kementerian Sosial, Junda Maulana dan beberapa pihak terkait mendatangi langsung ruangan-ruangan yang telah dinyatakan siap digunakan, mulai dari tempat tinggal siswa atau asrama hingga ruang belajar.
Sekretaris Daerah juga sempat melakukan dialog dengan sejumlah guru, pengurus hingga penyedia catering, keamanan dan pihak kebersihan Sekolah Rakyat.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengatakan, meski pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya rampung, fasilitas yang tersedia saat ini dinilai sudah dapat digunakan untuk menampung sekitar 450 siswa.
Jumlah tersebut terdiri atas 270 siswa baru, masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, ditambah siswa dari Sekolah Rakyat perintisan yang berada di wilayah Kaluku.
“Walaupun belum seluruh infrastruktur bangunannya rampung, ruang belajar sudah bisa ditempatkan untuk 450 siswa,” ujar salah satu pejabat yang hadir dalam rapat pemantapan.
Untuk tahap awal, siswa akan ditempatkan pada dua gedung belajar dan dua asrama. Pemerintah berharap progres pembangunan dapat dipercepat agar fasilitas mampu mendukung penerimaan siswa pada tahun berikutnya.
Pasalnya, jika nantinya terdapat tiga angkatan pada masing-masing jenjang, kebutuhan ruang belajar dan asrama diperkirakan mencapai kapasitas sekitar 1.050 siswa.
Selain ruang belajar, sejumlah fasilitas pendukung juga disebut telah tersedia. Mulai dari aspek keamanan, layanan katering, tenaga guru, wali sekolah, hingga wali asrama.
“Secara keseluruhan sudah siap digunakan. Kita melakukan MPLS dan proses belajar mengajar di tahap pertama ini,” katanya.
Terkait jadwal pelaksanaan MPLS, pemerintah masih menyesuaikannya dengan kesiapan seluruh pihak. Pelaksanaan bahkan dipertimbangkan dapat dimulai dalam waktu dekat.
Namun, sebelum siswa mulai masuk, pemerintah menekankan pentingnya memastikan seluruh fasilitas benar-benar aman dan layak digunakan, mengingat pembangunan infrastruktur di lokasi masih berlangsung.
Dalam kesempatan tersebut, pekerja pembangunan juga diberikan sejumlah arahan. Pekerjaan diminta dilaksanakan sesuai jadwal agar tidak mengganggu proses pendidikan.
Selain itu, jalur aktivitas pekerja harus dipisahkan dari jalur siswa. Pengamanan di area sekolah dan asrama juga harus diperkuat untuk memastikan para siswa tidak terdampak oleh aktivitas pembangunan yang masih berlangsung.
“Jangan bergabung antara pekerja dengan siswa, jalannya dipisah. Kemudian pengamanan supaya anak-anak kita tidak terdampak dari proses pembangunan yang sementara berjalan,” tegasnya.
Dengan berbagai kesiapan tersebut, pemerintah optimistis MPLS dan proses belajar mengajar tahap awal Sekolah Rakyat dapat segera dilaksanakan dengan tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan siswa. (Rls)
