" 
MAMUJU – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DiskominfoSS) Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (18/6/2026).
Rapim kali ini menghadirkan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Moh Edy Mahmud, yang memaparkan langsung kesiapan Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Ridwan Djafar memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah BPS dalam memotret peta perekonomian daerah. Ia menegaskan komitmen mutlak Pemprov Sulbar untuk menjadikan data makro hasil sensus tersebut sebagai rujukan dalam menyusun perencanaan program pembangunan ke depan.
Menurut Ridwan, data statistik perekonomian bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan instrumen penting yang menyediakan gambaran objektif mengenai kondisi daerah, sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja pemerintah.
Ia menambahkan, lewat validitas data BPS tersebut, implementasi program Panca Daya yang digagas Gubernur Sulbar Suhardi Duka akan jauh lebih terarah dan presisi, khususnya dalam upaya mendongkrak roda perekonomian di Sulawesi Barat. Oleh karena itu data sensus ini akan menjadi referensi bersama untuk mengintervensi sektor-sektor strategis yang selama ini membutuhkan stimulus.
“Misalnya, struktur ekonomi berdasarkan lapangan usaha, dengan data SE2026, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi lapangan usaha potensial yang belum tergarap secara optimal untuk kemudian didorong pengembangannya ke depan,” urainya.
Lebih jauh, Ridwan memastikan DiskominfoSS Sulbar berada di garis depan dalam mendukung kesuksesan Sensus Ekonomi 2026. Pihaknya terus mempererat sinergi dengan BPS guna mendorong literasi statistik di tingkat aparatur maupun masyarakat, sekaligus memperkuat pembinaan statistik sektoral demi mewujudkan cita-cita besar Satu Data Indonesia (SDI).
Melalui gaung Sensus Ekonomi 2026 ini, pemerintah daerah optimis dapat merencanakan program kerja yang lebih tepat sasaran. Mulai dari penciptaan lapangan kerja baru, membuka keran peluang investasi yang kondusif, pembinaan pelaku UMKM, hingga muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat secara merata. (Rls)
