" 
Mamuju – Provinsi Sulawesi Barat berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan mencatatkan inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 2,94 persen pada Maret 2026. Angka ini masih berada dalam kisaran target nasional 1,5 hingga 3,5 persen.
Capaian tersebut menunjukkan tren positif pengendalian harga di daerah, sekaligus menjadi indikator stabilitas ekonomi di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Musrifa Hamzah, menyampaikan capaian ini usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual bersama Sekjen Kemendagri, Tomsi Thahir, Senin (13/4/26).
Selain itu, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 April 2026, inflasi bulanan (month-to-month) Sulbar tercatat sangat rendah, yakni hanya 0,08 persen. Capaian ini menempatkan Sulbar di posisi ke-31 nasional, yang mencerminkan kondisi harga relatif stabil dibandingkan banyak daerah lain.
“Ini merupakan hasil dari kebijakan pengendalian ekonomi yang diarahkan langsung oleh Bapak Gubernur. Namun, kita tetap perlu waspada terhadap potensi kenaikan harga pangan pada pekan kedua April,” ujar Musrifa.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH), hingga minggu kedua April terjadi dinamika harga di 22 provinsi. Di Sulbar, kenaikan IPH tercatat sebesar 1,44 persen yang dipicu oleh komoditas utama seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah.
Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, pemerintah daerah didorong memperkuat tiga langkah utama. Pertama, mendorong gerakan mandiri pangan agar masyarakat tidak bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kedua, mempercepat pemetaan surplus dan defisit komoditas secara real-time. Ketiga, mengoptimalkan distribusi pangan dengan melibatkan BUMD dan pihak ketiga.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa inflasi yang terkendali menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sebesar 8 persen pada tahun 2030 hanya bisa dicapai jika stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat terlindungi.
“Inflasi yang terkendali adalah prasyarat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini menjadi bagian dari visi besar pembangunan daerah,” ujarnya. (Rls)
