" 
MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah mencatat capaian signifikan dengan rampungnya penginputan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran berjalan hingga mencapai 100 persen. Keberhasilan ini merupakan hasil konsolidasi dan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara aktif menyusun serta menginput perencanaan pengadaan melalui sistem yang terintegrasi, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perencanaan yang transparan dan tepat waktu.
Capaian tersebut sekaligus memperkuat implementasi visi pembangunan yang diusung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam misi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Penyusunan RUP yang komprehensif menjadi fondasi strategis dalam memastikan proses pengadaan berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam keterangannya, Jumat 27 Maret 2026, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas capaian tersebut yang dinilai sebagai buah dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah.
“Kami bersyukur bahwa penginputan dan pengumuman RUP dapat mencapai 100 persen. Capaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan secara konsisten, mulai dari penguatan koordinasi lintas OPD, pendampingan teknis, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dan komitmen perangkat daerah terhadap pentingnya perencanaan pengadaan yang akuntabel semakin meningkat,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan ini bukanlah titik akhir, melainkan pijakan awal untuk memastikan kualitas pelaksanaan pengadaan tetap terjaga.
“Biro Pengadaan Barang dan Jasa akan terus melakukan pengawalan terhadap proses pemilihan hingga pelaksanaan kontrak, guna menjaga keselarasan antara perencanaan dan implementasi,” tegasnya.
“Dengan demikian, diharapkan ekosistem pengadaan di Provinsi Sulawesi Barat semakin adaptif, transparan, dan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tambahnya. (Rls)
